cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 11 No 3 (2023)" : 10 Documents clear
PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL MICHAEL RODERICH HUTAJULU
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Melihat dari perkembangan serta populasi manusia di Indonesia yang sangat pesat menyebabkan kebutuhan akan tanah semankin meningkat. Dikarenakan minat masyarakat akan tanah yang semakin meningkat menyebabkan marak terjadinya persoalan akan kasus-kasus pertanahan. Dalam kasus pertanahan yang marak terjadi di tanah air penting adanya sebuah wadah serta peraturan untuk menengahi dan menangani adanya persoalan pertanahan tersebut agar dapat mengurangi serta menyelesaikan persoalan kasus-kasus tanah di tanah air ini agar tidak semakin marak terjadi. Maka dari itu Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan produk hukum berupa sertipikat agar tanah yang di miliki seseorang memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat di gugat oleh orang lain. Kata Kunci : Perkembangan Populasi Manusia, Kebutuhan Tanah Yang Meningkat, Produk Hukum ABSTRACK Given Indonesia's rapid development and population, the need for land is increasing. Due to the growing public interest in land, landing issues are widespread. In the land cases that are prevalent in the country, establish forums and regulations to mediate and deal with these land problems in order to reduce, resolve and prevent further frequency of land cases in the country. It is important to set The Land Agency therefore issues a felony product withinside the shape of a certificate so that someone's land has legal force and cannot be challenged by others. Keywords: Human Population Development, Increasing Land Needs, Legal Products
PERUBAHAN MODEL PENDEKATAN DALAM EXCLUSIVE AGREEMENT SEBAGAI BENTUK PERJANJIAN DILARANG TERHADAP PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Ajeng Nilasari; Ayu Putu Laksmi Danyanthi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fokus makalah ini ada pada Pendekatan Perjanjian Eksklusif, sejenis larangan yang mencakup strategi Per Se-Illegal. Namun demikian, pandangan Mahkamah Agung bahwa Pasal 15 harus ditafsirkan secara fleksibel daripada kaku ditegaskan oleh Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode interpretasi yang digunakan tidak ilegal, tetapi harus ditafsirkan berdasarkan Rule of Reason untuk memastikan efek dari konflik. Bagaimanapun, Perjanjian Eksklusif dapat dinilai berdasarkan sejumlah kriteria yang dapat mengungkapkan apakah ia terlibat dalam perilaku anti persaingan atau monopoli atau tidak. Jika syarat-syarat pelanggaran Pasal terpenuhi, maka Perjanjian Eksklusif tersebut dilanggar.
PERLINDUNGAN HAM TERHADAP TENAGA KERJA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Winda Nur Maghfiroh; Made Nurmawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum khususnya dalam konteks hak asasi manusia terhadap tenaga kerja asing dalam perspektif hukum positif Indonesia. Pada studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menguraikan norma serta menggambarkan peraturan tertulis yang ada dalam hal perlindungan dalam konteks hak asasi manusia Berdasarkan hasil dari studi ini adalah adanya urgensi negara Indonesia dalam penggunaan tenaga kerja asing sebagai perwujudan pembangunan nasional melalui investasi serta ilmu pengetahuan sehingga pemerintah perlu memberikan perlindungan. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisa perlindungan hak asasi manusia bagi tenaga kerja asing berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI YANG DIAKIBATKAN OLEH PANDEMI Putu Pratama Wira Wira Adhyaksa; I Made Dedy Priyanto
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to examine the problems that are happening in Indonesia, especially when the pandemi has hit like now. This study uses normative legal research methods with statutory and comparative approaches. The results of the study show that the government is taking a path to make new regulations as an effort to overcome the crisis that occurred in Indonesia, namely the issuance of OJK Regulation Number 11 /POJK.03/2020 concerning "National Economic Stimulus as a Counter Cyclical Policy on the Impact of the Spread of Corona Virus Disease 2019". It is hoped that this regulation can at least be a breath of fresh air for people who are in trouble because they are dealing with banking businesses
PENEGAKAN HUKUM PIDANA BERDASARKAN ASPEK KEADILAN DI INDONESIA Putu Karina Putri; I Wayan Bela Siki Layang
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Studi ini mempunyai maksud untuk memahami kebijakan penegakan hukum pidana tentang penanggulangan kejahatan di Indonesia dan sistem penegakan hukum di Indonesia berdasarkan aspek keadilan. Dalam studi ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta analisis. Hasil studi memperlihatkan salah satu bagian dari politik criminal adalah penegakan hukum pidana. Criminal policy sebagai upaya guna memberikan perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, keadilan sebagai cita hukum seharusnya diterapkan dalam peraturan hukum dan proses penegakan hukum di Indonesia. Tidak adanya keadilan dapat menyebabkan hukum dan penegakan hukum yang dilaksanakan akan sia-sia dan bisa melukai rakyat yang tidak melakukan kesalahan. Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa termuat sepuluh asas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bertujuan guna mengayomi warga negara dalam proses hukum yang adil. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Criminal Policy, Keadilan ABSTRACT This study aims to find out the criminal law enforcement policy on crime prevention in Indonesia and to find out the law enforcement system in Indonesia based on aspects of justice. In this study, it uses normative legal research methods with a conceptual approach and an analytical approach. The results of the study show that one part of criminal politics is criminal law enforcement. Criminal policy as an effort to provide community protection and achieve community welfare. Furthermore, justice as a legal ideal should be applied in legal regulations and law enforcement processes in Indonesia. The absence of justice can cause the law and law enforcement to be implemented will be useless and can hurt the people who have done nothing wrong. Romli Atmasasmita stated that there are ten principles in the Criminal Procedure Code that aim to protect citizens in a fair legal process. Keywords: Law Enforcement, Criminal Policy, Justice
LEGALITAS DAN TINDAK KEJAHATAN BINARY OPTION SEBAGAI ALAT INVESTASI I Nyoman Adi Fajar Harri; Dr. Marwanto, SH., M.Hum.
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan penelitian ini mengkaji mengenai legalitas binary option yang ada di Indonesia sebagai tempat investasi serta mengkaji tindak kejahatan yang ada di dalam binary option. Penelitian ini mengaplikasikan untuk metode penelitian normative dengan pendekatan UndangUndang (Statute Approarch), dimana menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan binary option atau investasi di Indonesia, dan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Penelitian ini dikatergorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Binary Option merupakan alat investasi yang masih illegal di Indonesia, karena belum mendapatkan ijin oprasi secara resmi oleh BAPPETI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi). Di dalam penelitian ini juga memuat tindak kejahatan yang dapat dilakukan di dalam Binary Option, kejahatan tersebut seperti Penipuan, Perjudian, dan Tidak ada perlindungan hkum yang pasti bagi investor. Kata kunci : Binary Option, Legalitas, Tindak Kejahatan ABSTRACT The purpose of this paper is to examine the legality of binary options in Indonesia as a place of investment and to examine the crimes involved in binary options. This using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, this study applies a normative research methodology with a legal perspective to the examination of the laws and regulations pertaining to binary options or investing in Indonesia. The findings of this study is categorized as a descriptive research. The results of this study indicate that Binary Options is an investment tool that is still illegal in Indonesia, because it has not yet received an official operating permit by BAPPETI (Commodity Futures Trading Supervisory Agency). This research also contains crimes that can be committed in Binary Options, such crimes as Fraud, Gambling, and There is no definite legal protection for investors. Keywords : Binary Options, Legality, Crime
A PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK MINUMAN BERALKOHOL TRADISONAL KHAS BALI (ARAK BALI) APABILA DIDAFTARKAN SEBAGAI MEREK TERDAFTAR I Dewa Made Sai Karuna Mudita; I Wayan Wiryawan
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACT The purpose of this reserach is to explore the legal protection for the owners of the traditional Balinese alcoholic beverage industry, arak Bali as one of the cultural expressions in terms of trademark law and law no. 20 of 2016 concerning trademarks and geographical indications if the bali wine product is registered as a registered mark in the class of goods/services. This research used normative juridical legal research method with several approaches to legislation and literature study. The results is indicate that the legal protection obtained by the owner of the Balinese arak product is related to the legal protection for industry and trade on the brand owned by i. In this case, it is necessary to study the product of Balinese arak if it is registered as a registered mark. Keywords: Legal Regulations, Traditional Alcoholic Drinks, Trademark Registration. ABSTRAK Tujuan penulisan ini untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pemilik usaha maupun perindustrian minuman beralkohol tradisional bali arak bali sebagai salah satu ekspresi budaya ditinjau dari hukum merek dan undang – undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis apabila produk arak bali tersebut didaftarkan sebagai merek terdaftar dalam kelas barang / jasa. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan beberapa pendekatan peraturan perundang – undangan dan studi kepustakaan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diperoleh pemilik produk arak bali terkait dengan perlindungan hukum untuk perindustrian dan perdagangannya yang atas merek yang dimiliki i. Dalam hal ini perlu dikaji terkait produk minuman arak bali apabila didaftarkan sebagai merek terdaftar. Kata Kunci: Pengaturan Hukum , Minuman Alkohol Tradisional, Pendafataran Merek.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGADAAN PARKIR MENGGUNAKAN BADAN JALAN YANG MENGURANGI FUNGSI JALAN I Gede Yohanes Dananjaya; Diah Ratna Sari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper aims to analyze how parking arrangements are in the codification of positive law in Indonesia and find out how criminal liability for parking procurement interferes with road functions. This paper uses a normative legal research method through a statutory and analytical approach. The results of this study indicate that parking activities using the road can reduce the function of the road, causing disruption of the function of the road. As a form of criminal responsibility, the perpetrator is threatened with imprisonment for a maximum of 18 months, or a maximum fine of Rp. 1,500,000,000.00 if it is done intentionally. Then if due to negligence, it is threatened with a maximum imprisonment of 3 months or a maximum fine of Rp. 300,000,000.00.
LEGALITAS TANDA TANGAN DIGITAL DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI PRIVYID Aloysius Nathan Aristo; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penggunaan indikasi tangan digital saat melakukan transaksi elektronika sudah lumrah dilakukan sang warga serta diakui sang pemerintah pada Indonesia. Dipercayai bahwa pengenalan tanda tangan digital ini memberikan dampak yang baik bagi para pebisnis, terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas baik berasal segi saat, tenaga, serta daerah. Maka asal itu krusial buat dilakukan penelitian yang membahas peraturan tentang indikasi tangan digital di Indonesia dan legalitas tanda tangan digital dalam transaksi elektronik melalui aplikasi penyelenggara ciri-ciri digital yg dijadikan objek penelitian ini yaitu PrivyID. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yg menggunakan pendekatan hukum dan konseptual dimana analisis penyelesaian rumusan dilema pada penelitian dilakukan berasal mengumpulkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip hukum yg ada serta kemudian disusun menggunakan paradigma deduktif. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontrak terkait indikasi tangan digital pada Indonesia diatur dalam Pasal 11 ayat 1 Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menggunakan UU No. 9 Tahun 2016 wacana isu dan Transaksi elektronik (UU ITE), dan Pasal 5 hingga 58 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 perihal Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik. lalu mengenai legalitas indikasi tangan digital pada transaksi elektro melalui software PrivyID artinya sah secara aturan sebab indikasi tangan digital sudah diakui di Indonesia dan mempunyai dasar hukum, dan PrivyID adalah perusahan yg telah bersertifikat dan dipantau Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO). Kata Kunci: Tanda Tangan Digital, PrivyID, Transaksi Elektronik. ABSTRACT The usage of virtual signatures while engaging in electronic transactions is not unusual by the general public and identified by using the authorities in Indonesia. it's far believed that the introduction of this virtual signature has a very good effect on business people, in particular in phrases of efficiency and effectiveness both in phrases of time, attempt and region. therefore, it's far essential to conduct studies that discusses the regulation of digital signatures in Indonesia and the legality of digital signatures in electronic transactions thru the virtual identification company application that is used because the item of this research, specifically PrivyID. This kind of studies is a normative felony studies that uses a prison and conceptual method where the analysis of the answer of the hassle formula inside the take a look at is accomplished from amassing existing felony ideas or ideas after which compiled with a deductive frame of mind. The outcomes of this look at imply that contracts related to virtual signatures in Indonesia are regulated in Article 11 paragraph 1 of law No. eleven of 2008 as amended by way of law No. nine of 2016 on statistics and digital Transactions (ITE regulation), and Articles 5 to fifty eight of presidency regulation No. 82 of 2012 on the implementation of digital structures and transactions. Then regarding the legality of digital signatures in electronic transactions via the PrivyID utility, it is legally valid because virtual signatures had been identified in Indonesia and have a legal basis, and PrivyID is a organisation that has been certified and monitored with the aid of the Ministry of Communications and facts era (KOMINFO). Key Words: Digital Signature, PrivyID, Electronic Transactions.
UPAYA MENCEGAH KEPAILITAN DENGAN MENUNDA KEWAJIBAN PEMBAYARAN HUTANG Ida Bagus Gede Dwi Wedagama; I Made Sarjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan utama adalah untuk menjabarkan bagaimana upaya yang dilakukan agar dapat mencegah kepailitan dengan cara menunda kewajiban pembayaran hutang. Metode yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan berupa buku buku hukum adalah metode penelitian yang dipakai untuk mendukung penelitian ini. Hasil penelitian bahwa kepailitan dapat dicegah dengan menunda pembayaran kewajiban dengan memberi kesempatan kepada debitor agar melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi ini bertujuan untuk memperbaiki struktur utang yang meliputi pembayaran keseluruhan ataupun sebagian dari utang tersebut. Apabila perihal tadi bisa dilaksanakan sesuai prosedur, maka pada akhirnya nanti perusahaan debitor bisa mencegah kepailitan dengan memenuhi kewajibannya serta meneruskan usahanya. Selanjutnya debitor dapat menganjurkan suatu perdamaian kepada Kreditor. Perdamaian adalah unsur terpenting terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang, oleh karena itu esensial bagi pihak pertama untuk memahami ketetapan-ketetapan yang mendasari pengajuan tersebut. Kata Kunci : Kepailitan, Kewajiban Pembayaran Utang, Permohonan. Abstract This study aims to describe how efforts are made to prevent bankruptcy by delaying payment obligations. The normative juridical method and the approach to legislation in the form of legal books are the methods research that used in this research. Bankruptcy can get their opportunity by delaying debt payments by giving the debtor the opportunity to restructure is the result of this research. More specifically, this restructuring aims to improve the debt structure which includes all or part of the debt. If it can be implemented properly, then in the end the company's debtors can prevent bankruptcy by fulfilling their obligations and carrying out procedures. Furthermore, the debtor can offer a settlement to the creditor. Reconciliation is of paramount importance to delays in payment of debt obligations, therefore it is essential for the debtor to understand the provisions of the petitioner. Keywords : Bankruptcy, Debt Payment Obligation, Application.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue